New news e-KTLN

0
414

Mulai bulan April 2015 yang akan datang, bagi mereka yang ingin Mencari kerja di luar negeri, akan menggunakan kartu tanda kerja luar Negeri (KTKLN) elektronik atau e-KTKLN.
KTKLN elektronik ini diterapkan sebagai pelaksanaan instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa KTKLN harus dihapus. Demikian dikatakan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Reyna Usman.
Reyna mengatakan, pertengahan Januari 2015, Menteri Ketenagakerjaan (menaker), Hanif Dhakiri mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 tentang e-KTKLN. “Dalam Permen tersebut dinyatakan pemberlakukan e-KTKLN sejak April 2015. Kenapa harus April 2015, kenapa tidak segera? Ya, kita harus siapkan perangkat-perangkatnya,” kata Reyna, Jakarta, Senin (9/3).
Dengan e-KTKLN diharapkan tidak ada lagi pemerasan yang dilakukan sejumlah pihak kepada calon TKI yang mau berangkat ke luar negeri.
Untuk pemantapan pemberlakukan e-KTKLN, pihaknya telah mengadakan rapat dengan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid, di Gedung Kemnaker, Jumat (6/3). “Rapat itu intinya Kemnaker dan BNP2TKI harus siap menerapkan e-KTKLN mulai April 2015,” kata Reyna.
Menurut Reyna, untuk mendapat e-KTKLN, setiap calon TKI cukup mendata diri mereka dan foto sidik jari di komputer. “Mesin sidik jari ini kita siapkan di semua Dinas Tenaga Kerja Kabupaten dan atase Ketegakerjaan di semua Kedutaan Besar Indonesia, di semua negara penempatan.”
Sebelumnya diberitakan, pada akhir November 2014, Presiden Jokowi berjanji menghapus KTKLN untuk para pekerja migran atau TKI di luar negeri. KTKLN seharusnya diberikan gratis untuk pekerja migran, namun nyatanya dipungut biaya oleh petugas, terkait dalam hal ini Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).
Namun, janji Jokowi ini belum terlaksana. Pasalnya, sampai saat ini, banyak pekerja migran diwajibkan memiliki KTKLN, yang harus ditebus Rp 600.000.
“Asuransi Rp 400.000 per TKI dan KTKLN seharga Rp 600.000. Kami berangkat ke Kaohsiung, Taiwan, pada Januari 2015. Kami diwajibkan bayar KTKLN oleh petugas dari BNP2TKI di Bandara Soekarno-Hatta, ketika mau berangkat. Kalau tidak bayar, kami tak bisa berangkat,” kata Arifin, seorang Anak Buah Kapal (ABK) sebuah kapal ikan di Kaohsiung, Taiwan, melalui surat elektroniknya, Jumat (13/2).
Arifin menyayangkan pemerintahan Jokowi, yang justru semakin memberatkan calon dan pekerja migran atau calon TKI di luar negeri. Pasalnya, sejak Januari 2015, khusus untuk ABK, selain membayar KTKLN dan asuransi, mereka juga harus membayar buku pelaut dan biaya the basic safety training (BST) sampai Rp 1.800.000 kepada pemerintah melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).
“Buku pelaut itu satu kesatuan dengan the basic safety training (BST) yang dilaksanakan sampai enam bulan. Dalam praktiknya BST tidak perlu dilakukan, yang terpenting bayar uang. Dan uang itu katanya untuk setor kepada BNP2TKI,” kata Arifin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here